Learn Science With Ilmusiana

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia

Advertisement


loading...

Upaya penegakan HAM terus dilakukan pemerintah sebagai respon atas kuatnya tuntutan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun karena tekanan dunia internasional. Namun, agar upaya penegakan HAM tersebut bisa berhasil, diperlukan dukungan dari semua pihak, seperti tokoh masyarakat, akademisi, politisi, dan pers untuk menghadapi tantangan yang begitu banyak. Sikap positif terhadap lembaga-lembaga perlindungan HAM dan Pemerintah dalam penegakan HAM dapat ditunjukkan dengan prilaku aktif warga negara baik secara individual maupun kelompok untuk turut serta menyelesaikan masalah pelanggaran HAM sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang telah ditentukan. Baik itu yang sifatnya lokal, nasional, maupun internasional.

Suatu keharusan untuk menghormati segala upaya penegakan terhadap HAM, penghormatan tersebut dapat ditunjukkan dengan tidak melakukan tekanan terhadap pihak-pihak yang telah melaksanakannya. Pemenuhan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya mendasari semua pembangunan yang akan dilakukan. Penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM harus secara tegas dilakukan, sebab sangat bertentangan dengan semua peraturan HAM di Indonesia dan internasional. Hak kemerdekaan seseorang dan suatu bangsa akan terancam akibat adanya pelanggaran HAM tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, di antaranya melalui fasilitas HAM dan penegak hukum, membangun kesadaran HAM masyarakat, dan membuat peraturan tentang HAM. Dalam UUD 1945 terdapat aturan tentang penegakan hak asasi manusia. HAM menempati BAB tersendiri dalam UUD setelah melewati proses perubahan (amandemen). Kesungguhan pemerintah dalam upaya menegakkan HAM ditunjukkan dengan komitmen pemerintah seperti yang tertuang dalam BAB XA UUD 1945. Pemerintah menyatakan menjamin dan melindungi penegakan hak-hak dasar manusia di Indonesia. Selain itu, DPR dan Presiden juga ditugaskan oleh MPR melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 agar ikut menyetujui konvensi internasional tentang hak asasi manusia, sepanjang hal itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Penegakan hukum dan fasilitas terus dilengkapi untuk mendukung upaya penegakan hak asasi manusia. Pemberian sanksi yang tegas kepada para pelanggar HAM menunjukkan upaya penegakan HAM tersebut. Pembekalan tentang pentingnya HAK Asasi Manusia juga diberikan kepada para penegak hukum. Pemerintah juga menyediakan fasilitas sebagai wadah dalam penegakan HAM dengan pembentukan berbagai komisi nasional yang bergerak di bidang hak asasi, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perempuan, dan Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM). 

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk pro aktif membungan kesadaran tentang HAM. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pembinaan tentang penegakan hak asasi manusia di masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan HAM di sekolah dan di luar sekolah. Dalam lingkungan sekolah, siswa diajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman meskipun keadaannya berbeda. Asas persamaan harkat dan martabat harus selalu mendasari segala tindakan. Tindakan yang dimaksud antara lain tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, bersikap lapang dada, dan mengutamakan kepentingan orang banyak. 

Kedepannya, tantangan terbesar yang di hadapi pemerintah adalah bagaimana konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat terus menjamin penegakan hak asasi manusia. Pemegang kekuasaan memegang segala kewenangan dalam upaya penegakan HAM. Siapa sajakah pemegang kekuasaan dan kewenangan itu? Mereka adalah lembaga-lembaga yang termasuk dalam criminal justice system, yaitu lembaga:
  • Kehakiman
  • Kejaksaan
  • Kepolisian
Perseorangan ataupun kelompok yang merasa hak asasinya dilanggar dapat melakukan laporan atau pengaduan. KOMNAS HAM akan memproses pengaduan tersebut untuk dilakukan investigasi dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah. Namun, penegakan HAM itu akan jauh dari konstitusi manakala proses hukum tidak ditegakkan secara sungguh-sungguh.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia

1. Penegakan HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi

Pengesahan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia akan memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum di tingkat nasional sebagai upaya menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih baik. Pengesahan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia akan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional. Keputusan untuk meratifikasi suatu perangkat internasional hak asasi manusia biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik, hukum, dan administratif.

Pertimbangan politik, di antaranya mengenai argumentasi kedaulatan negara yang harus dilakukan secara objektif, ratifikasi suatu perangkat internasional dari pihak negara melalui suatu cara yang lebih objektif dan beradab. Pertimbangan hukum menyangkut keuntungan yang akan diperoleh karena ratifikasi akan memperkuat dan memperkaya perangkat hukum nasional sehingga akan lebih menjamin kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Baca Juga:
Pertimbangan administratif menyangkut kesiapan untuk melaksanakan kewajiban implementasi dan pelaporan yang biasanya sering terbentur pada kurangnya ahli-ahli yang memiliki tingkat pemahaman dan penguasaan substansi instrumen internasional yang tinggi. Di samping itu, ada aspek lain yang menentukan, yaitu rekomendasi-rekomendasi dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat dengan mem-perhitungkan dinamika masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, PANTAP-HAM telah menetapkan di dalam RAN-HAM sebanyak delapan instrument internasional di bidang HAM yang akan diratifikasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Tahun 1998/1999

  • Convention on Economic Social and Cultural Rights.
  • Convention Againts Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment of Punishment.
  • International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Tahun 1999/2000

  • Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide
  • Slavery Convention of 1926

Tahun 2000/2001

  • Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Tahun 2001/2002

  • Convention for The Suppression of The Traffic in Persons and on The Exploitation of The Prostitution of Others.

Tahun 2002/2003

  • Convention on Civil and Political Rights. 
Berdasarkan hal tersebut, proses pengesahan berbagai instrumen hak-hak asasi manusia tersebut perlu dilaksanakan secara arif, bijaksana, bertahap, serta sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengesahan instrumen hak asasi manusia yang telah ditetapkan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia.

2. Penegakan HAM di Indonesia Melalui Peradilan 

Cara-cara penegakan HAM dalam lingkup peradilan dilakukan dalam beberapa proses, yaitu:
  1. Meneguhkan kedudukan dan kewenangan peradilan HAM
  2. Melaksanakan tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan.
  3. Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjatuhkan pidana
  4. Melindungi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Sekian uraian tentang Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia, semoga bermanfaat. 

0 komentar:

Post a Comment